By | November 28, 2013

PESANTREN DAN POLITIK HUKUM NASIONAL:
MAQÂSHID SYARIAH SEBAGAI METODE PENDEKATAN

Dari Redaksi:

Al-takâlîf kulluhâ râji`atun ilâ mashâlih al-`ibâd
Izzuddin Ibn Abd al-Salâm, Qawâ`id al-Ahkâm li Mashâlih al-Anâm.

Pertama-tama yang harus kita sadari adalah tidak ada netralitas dan obyektifitas dalam hukum. Argumen yang mengatakan bahwa hukum itu netral dan obyektif serta memperlakukan semua orang sama dihadapannya adalah sebuah argumen yang kehilangan kontekstualisasi dan persambungan dengan realitas. Hukum adalah sebuah perangkat atau instrumen dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Apalagi dalam tradisi hukum Kontinental yang dianut hukum nasional selama ini, yang menekankan pada aturan-aturan tertulis yang biasanya dibuat oleh ahli hukum dari kalangan akademisi dan mendapat persetujuan dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian, peranan negara dalam pembentukan hukum di Indonesia begitu besarnya, sehingga tidak bisa dipungkiri adanya “hidden political and economic intentions” dalam setiap produk hukum yang dihasilkan.

Lembaga eksekutif dan legislatif adalah sebuah lembaga yang dipenuhi persaingan dari bermacam-macam kelompok yang mengusung ideologi dan kepentingan masing-masing. Pertarungan dari berbagai kepentingan tersebut berujung dihasilkannya sebuah kebijakan yang pelaksanaannya melalui peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain, aturan hukum. Mengapa harus hukum? Tentu saja hukum digunakan agar pelaksanaan sebuah kebijakan bisa dipaksakan dan ada sanksinya jika dilanggar. Dengan demikian hukum dapat mengarahkan perilaku dari masyarakat, dengan melaksanakan hal-hal tertentu dan tidak melakukan hal-hal tertentu.

Melihat bahwa hukum adalah sebuah instrumen yang dibuat oleh negara, maka menjadi lebih jelas mengamati kepentingan sebuah kekuasaan dengan melihat produk hukum yang dibuatnya. Apapun bentuk negara tersebut, entah itu sifatnya otonom atau instrumental, tetap membutuhkan hukum sebagai perangkat bagi pencapaian tujuan pemegang kekuasaan negara. Mulai dari Napoleon, Lenin, Mao Zedong, Franklin Delano Roosevelt, kekuasaan Kolonial Belanda, Soeharto, sampai dengan SBY, kesemuanya selalu menggunakan hukum sebagai perangkat pencapaian tujuan. Penggunaan hukum sebagai perangkat dalam pencapaian tujuan oleh kekuasaan negara di bidang apapun inilah yang disebut dengan politik hukum.

Di Indonesia, politik hukum bisa berubah-ubah sesuai dengan konfigurasi kekuatan atau kekuasaan politik yang ada. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan rakyat, sedangkan konfigurasi politik yang tidak demokratis akan menghasilkan produk hukum yang konservatif. Hal ini akan terbukti bila kita sedikit menengok sejarah, ketika kekuasaan kolonial Belanda menjajah di negeri ini. Pada masa kolonial, dibuatlah Undang-undang yang membedakan atau menggolong-golongkan penduduk menjadi tiga golongan yang konsekuensinya juga berimbas pada pembedaan perlakuan. Penduduk pribumi adalah golongan penduduk kelas tiga yang selalu mengalami diskriminasi perlakuan dan ekspolitasi di segala bidang. Satu contoh, aturan-aturan dalam Agrarische Wet 1870, yang menyebabkan rakyat pribumi kehilangan tanah miliknya karena dirampas oleh penguasa kolonial dan kemudian diserahkan pada pemilik modal yang akan melakukan investasi di negeri ini. Pada masa orde baru atau masa kekuasaan Soeharto, banyak aturan represif produk kolonial Belanda maupun orde lama masih diberlakukan, serta membuat produk-produk hukum baru yang fungsinya untuk mempertahankan kekuasaan, baik di bidang politik maupun ekonomi. Misalnya Haatzaai artikelen, UU Subversi, UU Paket Politik, UU PMA, UU Pokok Pertambangan, dan masih banyak lagi.

Pada era reformasi, hukum menjadi instrumen ampuh bagi praktek liberalisasi, swastanisasi, dan deregulasi yang kelewat batas, sehingga konstruksi hukum dan tata negara kita lebih liberal tinimbang negara-negara Barat. Dekonstruksi terhadap rezim otoritarian Orba tidak diikuti oleh konsolidasi demokrasi-subtansial, namun justru diambil alih oleh proses intensif-ekstensif pelembagaan kepentingan neoliberalisme. Akibatnya, negara terceraikan dari rakyat, nilai-nilai kekeluargaan tergantikan dengan individualisme, dan beralihnya aset-aset negara yang seharusnya digunakan untuk hajat hidup orang banyak (perbankan, sumber daya air, mineral dan energi, subsidi sosial) ke kekuatan modal asing internasional. Demokrasi pun seakan direduksi menjadi “demokrasi wani piro.” Dalam konteks ini, hukum telah bertekuk lutut, mengabdi, dan menjadi instrumen kepentingan ekonomi politik yang meruntuhkan nilai-nilai keadilan. Mungkin ribuan kebijakan dapat dideret di sini: mulai UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hingga aturan-aturan terkait perbankan nasional.

Sayang, banyak sekali ahli hukum anak bangsa yang notabene lulusan universitas-universias terkemuka dan penguasa negeri ini masih berpikir positifis dan berparadigma konservatif dalam memandang hukum. Seperti dengan lugunya (atau kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu?) menganggap hukum itu netral dan obyektif, serta menjadikan Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya sebagai tujuan, bukannya sarana untuk mencari keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan hukum nasional kita masih akan berpihak pada pemegang kekuasaan politik maupun ekonomi yang selama ini berkuasa dan rezim kekuatan internasional di bidang ekonomi dan politik dalam setiap pembuatan peraturan-peraturan tertulis. Bahkan rezim internasional inilah yang sekarang menguasai hukum di dunia khususnya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan kebijakan pasar bebas yang disokong oleh Unholy Trinity: Bank Dunia, IMF, dan WTO yang konsekuensinya seluruh negara anggotanya harus menyesuaikan instrumen hukumnya dengan standard-standard yang telah “disepakati” secara Internasional.

Lantas siapa yang akan diuntungkan? Sudah barang tentu yang diuntungkan adalah pihak yang mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi yang bermain dalam kancah perdagangan bebas. Sedangkan rakyat kecil yang mayoritas hanya menjadi pecundang, bahkan berpotensi menjadi gelandangan di negeri sendiri.

Data berikut ini menggambarkan bagaimana hukum menjadi instrumen terbentuknya struktur realitas kebangsaan. Dalam perbankan, 50,6% aset perbankan Nasional dimiliki asing, antara lain: ANZ Banking Group Limited (99%), Bank UOB Indonesia (98,84%), HSBC Asia Pasific Holdings (UK) Limited (98,96%), CIMB Niaga (97,93%), OCBC Overseas Investment (85,06%). Dalam pertambangan, investor asing menguasai 70% MIGAS, 75% Batubara, Bauksit, Nikel dan Timah, 85% Tembaga dan Emas. Mereka di antaranya adalah Chevron, Conoco, Freeport, dan Newmont (USA), Total (Perancis), Petrochina (China). Dalam bidang telekomunikasi, saham Telkomsel dikuasai: 35% SingTel Singapura, XL Axiata 66,5% Axiata Berhad Malaysia, Indosat 65% Ooredo Asia Qatar, Hutchison Tri 60% Hutchison Whampoa Hongkong China. Dalam perkebunan kelapa sawit, 40% dari 8,9 juta hektar dikuasai Guthrie Golden Hope, KL Kepong dari Malaysia, Wilmar Internasional dari Singapura, Cargill dari Amerika Serikat, SIPEF, Belgia. Sementara itu, sektor-sektor yang direncanakan akan oleh Pemerintah untuk modal asing adalah: Pelabuhan (49%), Operator Bandara (100%), Jasa kebandaraan (49%), Terminal Darat utk barang (49%), dan Periklanan.

Melihat data di atas spontan kita bertanya, lalu di manakah kepentingan masyarakat, publik, rakyat? Yang jelas rakyat sudah tersingkir oleh kepentingan pemilik modal. Rakyat hanya menjadi buruh pabrik; tukang tagih hutang; kuli penggali tanah, pengangkat tanah; penghirup debu dari alam yang kering kerontang; pengecer pulsa di terminal, pasar, dan warung, dan pengguna boros pulsa; kuli cangkul, kuli petik angkut; kuli serabutan, petugas cleaning service bandara, hingga tukang parkir.

Siapa lagi yang peduli soal kepentingan rakyat. Barangkali harapan untuk peduli itu masih ada jika kita teliti mengkajinya melalui disiplin ushul fiqh. Apa kata fiqh, ushul fiqh, maqâshid syariah terkait dengan persoalan timpang di atas? Di sinilah menjadi amat relevan mengkaitkan tradisi pemikiran ushul fiqh dengan politik hukum nasional.

Pertama, ushul fiqh berbicara mengenai konsep kemaslahatan publik, tentang kebaikan sosial, tentang tujuan dasar hukum. Para ushulliyin atau ulama ushul fiqh menyepakati konsepsi dasar bahwa tujuan dasar syariah Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalb al-mashâlih wa dar’ al-mafâsid). Kemaslahatan yang dimaksud mengacu ke maslahat dunia dan akhirat. Inilah yang kemudian berkembang menjadi konsep maqâshid syariah yang dikembangkan para ulama ushul. Kata maqâshid oleh ahli fiqh disebut sebagai “the higher objectives”, sehingga ketika dirangkai dengan kata syari’ah, dituliskan menjadi Maqâshid (Higher Objectives) of Syariah. Pemaknaan dengan the higher objectives tersebut memberikan isyarat mengenai posisi penting dari konsepsi maqâshid dalam bangunan syariat Islam.

Maslahat, menurut Imam al-Ghazâli, adalah memelihara tujuan agama, al-muhâfadzah `alâ maqshûd al-syar`. Sedangkan agama, menurutnya, memiliki lima tujuan penting untuk manusia: pertama, memelihara agama (al-dîn); kedua, memelihara jiwa (al-nafs), ketiga, memelihara akal (al-`aql); keempat, memelihara keturunan (al-nasl), dan kelima, memelihara harta (al-mâl). Jika maslahat primer menurut Imam al-Ghazâli itu ada lima, di tangan Imam Izzudin Ibn Abd al-Salâm maslahat primer digemukkan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, akal, harta, dan kehormatan. Dalam konteks ini, Imam Izzudin adalah ulama ushul pertama yang mencantumkan kehormatan (al-`irdl) dalam al-mashâlih al-dharûriyyah. Jasser Auda, seorang pemikir kontemporer, meradikalisasinya sehingga maqâshid mencakup semua kepentingan rakyat dalam konteks lokal, negara bangsa, dan tata kelola global.

Kedua, secara historis konstruksi hukum nasional disubtansialisasikan, salah satunya, oleh pemikiran dan tradisi hukum Islam selama beratus tahun, selain hukum adat dan belakangan hukum Barat sejak kolonialisme. Secara historis, keterlibatan pesantren dalam proses pembentukan kebangsaan nasional bukan hanya dalam perjuangan melawan kolonialisme, namun juga membentuk dan mewarnai tradisi hukum nusantara. Daniel Lev mencatat sejak sekitar abad ke-16, jauh sebelum hukum kolonial dilembagakan, Pengadilan Agama (Islam) sudah ditemukan di hampir seluruh daerah setingkat kabupaten (sekarang) di Pulau Jawa sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang melayani kebutuhan rakyat pulau Jawa. Nilai-nilai Islam telah mengkultur sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan lagi dengan tradisi, adat, dan nilai-norma yang berkembang di masyarakat.

Ketiga, tanpa upaya mentransformasikan maqâshid syariah yang universal sama artinya membiarkan kehidupan berbangsa diatur, didesain, dan dibentuk oleh nilai dominan saat ini: neoliberalisme. Sementara itu nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, kejujuran hanya berhenti di level kajian dan debat. Meng-akuarium-kan diri atau mengiyakan di-akuarium-kan memang terasa nyaman dan enak, namun sama artinya melepaskan diri dari arus sejarah, mengelak dari realitas, dan akhirnya merelakan diri menjadi tontonan. Posisi ini sesungguhnya mustahil diambil oleh kalangan pesantren jika melihat latar belakang kesejarahannya. Posisi yang seharusnya diambil adalah turun gunung, cancut tali wondo, menjawab tantangan zaman. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad saw. telah menegaskan bahwa siapapun, yang tidak peduli pada persoalan umatku, laisa minny?

Keempat, metode perjuangan sosial saat ini harus diorientasikan pada perubahan kebijakan. Hal itu berarti memusatkan sasaran pada perubahan hukum yang ada. Sebab semua kebijakan publik selalu berbasis hukum. Perubahan hukum, dengan demikian, berbading lurus dengan perubahan kebijakan. Penguatan, pemberdayaan, pengorganisiran basis (masyarakat) memang penting. Akan tetapi, gerakan apapun, tanpa policy impact akanlah sia-sia belaka dalam konstruksi sistem negara-bangsa dan globalisasi saat ini. Pendek kata, salah satu indikator penting keberhasilan perjuangan adalah perubahan hukum atau perubahan kebijakan berbasis pada nilai-nilai maqâshid.

Akan tetapi, pada titik ini, segera kita dihadapkan oleh beberapa persoalan krusial. Pertama, institusionalisasi nilai-nilai maqâshid, jika tidak jelas paradigma, konsep, dan ranah implementasinya, akan terjebak dengan debat klasik relasi negara-agama. Sebuah isu sensitif yang jika tidak hati-hati bisa berdampak pada disintegrasi sosial dan nasional. Sebagaimana diketahui, sejarah Republik ini rentan diwarnai debat panjang tentang dasar negara, yang di era reformasi muncul kembali dalam bentuk “formalisasi syariah” di berbagai daerah. Fenomena “formalisasi syariah” di berbagai daerah tersebut, sayangnya, tidak berbicara berbagai persoalan publik (mashâlih), justru yang mengemuka adalah formalisme tanpa substansi dan arah yang jelas, bahkan telah berkembang menjadi instrumen legitimasi politik kekuasaan dan komoditas ekonomi.

Kedua, “stagnasi” dalam kajian dan implementasi ushul fiqh itu sendiri. Salah satu implikasinya adalah stagnasi diskursus maqâshid syariah. Kajian yang luas dan mendalam yang telah dilakukan para ulama dari Imam Juwaini sampai Ibn Asyur, misalnya, masih belum cukup untuk mengeluarkannya dari status real korpus tertutup. Maqâshid berhenti menjadi sebatas sebuah konsep. Stagnasi ini paling tidak berakar pada empat hal: pemahaman yang berbeda-beda terkait maqâshid di kalangan ushûlilyyîn dan keterikatan yang terlalu kuat pada teks fiqh (produk penalaran) di kalangan ahli fiqh, serta silang-tengkar pada area furû`iyyah di kalangan masyarakat; tradisi pemikiran dan pengembangan hukum yang berputar pada lingkaran matan-syarah-hâsyiyah; tidak menjadikan maqâshid sebagai sebuah metode pendekatan, namun sebagai sebuah konsep yang statis, dan; lemahnya proses kontesktualisasi nilai dasar maqâshid terhadap realitas yang terus berkembang dengan kompleks. Dalam banyak kitab, arena implementasi maqâshid ini belum dielaborasi secara luas yang mencakup berbagai perkembangan mutakhir.

Jika demikian, apa yang mesti dilakukan? Ada dua agenda besar untuk menjawab problematika di atas. Pertama, merumuskan politik hukum dalam konteks NKRI. Dalam konteks ini, Pancasila merupakan ground-norm, dasar falsafah bangsa, yang menempati hirarki sistem hukum tertinggi, UUD merupakan konstitusi yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara, dan peraturan per-undang-undangan sebagai kerangka kebijakan yang mengatur format ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan lainnya. Pancasila, yang mempertemukan nilai-nilai luhur semua representasi pluralitas kebangsaan, dalam kajian fiqh siyâsah atau fikih politik, sekurang-kurangnya telah diberi status negara yang sah (dâr al-salâm), jika malah bukan representasi Dawlah Islâmiyah Nusantara (Negara Islam Nusantara). Pancasila, dalam bahasa sederhana, dipahami sebagai tarjamah lokal keindonesiaan dari maqâshid syariah.

Dengan menyadari realitas konstruksi hukum seperti di atas (tersandera kepentingan politik dan kapital; terlepas dari falsafah dasar Pancasila (maqâshid syariah), maka agenda menjaga konsistensi nilai-nilai Pancasila agar terefleksikan dalam tata kehidupan masyarakat dan turunan peraturan kebijakan, dari undang-undang hingga peraturan daerah, merupakan agenda strategis. Berbagai kebijakan yang ada saat ini, seperti disebut di atas, secara jelas dan vulgar telah menelikung Pancasila itu sendiri. Di sinilah, maqâshid yang didesain sebagai metode pendekatan terhadap tafsir dan kontekstualisasi Pancasila, mau tidak mau, akan terlibat dalam kontestasi dan negosiasi tiada henti dengan ideologi dominan: neoliberalisme dan formalisme agama tanpa subtansi.

Inilah mata rantai yang hilang sejak kesatuan Islam dan kesadaran masyarakat serta jalan kebudayaan terkoyak pada tahun 1926 ketika Pasal 134 ayat (2) dalam Indische Staatsregeling (IS) diubah dengan Staatsblad Hindia Belanda tahun 1929 No. 221 oleh kolonial Belanda, atas nasehat Hurgronje. IS merupakan UUD pemerintahan kolonial Belanda yang dikemudian hari tetap diteruskan dalam sistem hukum nasional pasca kemerdekaan. Karenanya, titik temu antara maqâshid dan Pancasila terletak pada dimensi isu-isu publik yang berkaitan dengan nasib kemaslahatan publik, dan bukan pada wilayah personal, formalisme (politik simbol, identitas), maupun isu-isu sampah yang tidak ada relevansinya sama sekali.

Pendek kata, agenda ini adalah mendorong peluang maqâshid syariah sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Agenda ini merupakan kritik terhadap ideologi hukum kita yang terlalu “menegara.” Pendekatan ini mengabaikan otoritas sumber hukum lain di luar negara. Nilai-nilai, kearifan lokal, atau tuntunan yang berkembang di masyarakat dianggap sesuatu yang bukan hukum. Sesuatu yang dalam kajian akademik dikritik pendekatan kaum penganut sosio-legal dan pluralisme hukum.

Peluang tersebut sangat mungkin dan terbuka sekali, sebab secara konstitusional memang dimungkinkan. Arahnya bukan ke arena ubûdiyyât atau pelabelan formalistik seperti Bank syariah, politik Jilbab, namun subtansialisasi kebijakan publik. Sehingga berbagai peraturan perundang-undangan strategis maupun putusan peradilan mau merujuk kepada ijtihad yang menggunakan metode maqâshid syariah. Pancasila pun dikontesktualisasikan, di-depeening, direinterpretasikan berbasis pada nilai-nilai maqâshid. Akan tetapi, sekali lagi, hal itu sama sekali berbeda baik pada level paradigma, konsep, maupun implementasi dengan apa yang selama ini disebut dengan formalisasi syariah yang marak di berbagai daerah.

Sumber hukum yang dimaksud di atas adalah menjadikan maqâshid sebagai basis nilai, perspektif, dan critical review terhadap semua kebijakan publik yang dampaknya mengiris lima wilayah dasar maqâshid atau sila-sila Pancasila. Dengan begitu, menjadikan maqâshid sebagai pendekatan sama artinya menjadikan keadilan sebagai basis nilai kebijakan dan kerangka kritik atas fenomena ke(tidak)adilan kebijakan publik (mu`âmalah, siyâsah). Sementara itu, pada wilayah masyarakat, meletakkan keragaman pandangan, pendapat, keyakinan, budaya, adat istiadat, dan lainnya sebagai bagian dari multikulturalisme. Ajaran Islam yang beranah privat (seperti ranah `ubûdiyât, jinâyât, munâkahât) menjadi ruang di mana keragaman mazhab, pendapat, dirayakan sebagai bagian dari civic pluralism (memiliki hak untuk di-rekognisi, representasi, dan redistribusi). Termasuk keragaman keyakinan, agama, adat, dan lainnya. Tugas besarnya adalah merumuskan peran, posisi, otoritas, batas-batas negara dalam dua titik ketegangan: mengabsorbsi nilai dasar maqâshid dan menjamin hak konstitusional pluralitas kebangsaan. Tugas ini rumit, pelik, menantang, namun strategis di tengah-tengah tuduhan syariah tidak kompatibel dengan nilai-nilai HAM.

Agenda strategis kedua adalah, mentransformasikan maqâshid dari yang semula hanya sebagai konsep menjadi metode pendekatan. Upaya kontekstualisasi nilai-nilai maqâshid dalam Pancasila membutuhkan dinamisasi konsep maqâshid syariah itu sendiri. Selama ini maqâshid lebih banyak dipahami sebagai konsep sebagaimana nampak dalam definisinya seperti istilah al-ahdâf al-`âmmah wa al-khâsshâh, al-ma`âny wa al-hikam al-sâmiyah, dll. Agenda ini menyasar ke kemungkinan reformulasi ushul fiqh (tajaddud); kontekstualisasi radikal ushul fiqh (tajdîd); yang meniscayakan maqâshid syariah-based ijtihad.

Tema utama riset kali ini adalah upaya untuk mendorong maqâshid syariah menjadi salah satu pijakan pembuatan kebijakan publik agar konsisten dengan ground-norm dan konstitusi. Syariah yang dimaksud bukanlah fiqh sebagai produk jadi, namun syariah yang dimaksud adalah pada ranah metodologisnya, yakni ushul fiqh dan maqâshid sebagai basis filsafatnya. Dinamisasi ushul fiqh membutuhkan riset terhadap peta konseptual maqâshid syariah di kalangan ulama; konstruksi hukum nasional; hingga metode-metode penyimpulan hukum atau istinbâth al-ahkâm yang telah ada.

Riset ini dipilah menjadi tiga tulisan utama. Pertama, akan mengelaborasi kebangkrutan sistem hukum Indonesia dan tantangan menata ulang berbasis pada maqâshid. Kedua, akan memetakan peta pemikiran tentang maqâshid di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Ketiga, akan memberikan uraian tentang dua kemungkinan yang harus dilakukan dalam rangka menjadikan maqâshid sebagai pendekatan: rekonstruksi dan konstekstualisasi ushul fiqh. Sementara itu, Editorial akan mengulas seputar Politik Hukum dan keharusan menjadikan maqâshid sebagai metode pendekatan agar kebijakan publik dan hukum di Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai keadilan. Redaksi mengundang pembaca budiman untuk memberi respons, tanggapan, koreksi, dan pengayaan terhadap riset ini, sebab riset edisi ketiga ini tidak lebih dari qoul yang sama sekali jauh dari klaim qot’i.[]

One Reply to “Jurnal Mlangi #3”

  1. Pingback: Jurnal Mlangi #4 | KURUSETRA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *